Oleh: hermanussugianto | April 26, 2008

KPK Geledah DPR……Ada Apa dengan DPR?

KPK Geledah DPR……Ada Apa dengan DPR?

Beberapa hari ini hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanas. Ada apa yang terjadi dengan DPR sebenarnya? Rupanya, politisi Senayan menolak ruang kerja mereka untuk digeledah oleh tim pemberantas korupsi KPK. Bahkan politisi senayan, seperti diberitakan media secara terang-terangan mengusulkan agar KPK di bubarkan.

Rencana Pengeledahan ini bermula dari ditangkapnya salah satu politisi senayan dari komisi IV bernama Al Amin Nasution. Al Amin tertangkap basah dengan dugaan menerima suap.

DPR menilai KPK kini sudah terlalu ”superboy” ungkap salah seorang anggota DPR dari komisi III Ahmad Fauzi dari partai Demokrat.
Menurut dia, sejak didirikan 2002, KPK telah menjelma menjadi institusi yang seakan memiliki kewenangan tidak terbatas. Karena menurut dia, revisi UU 30/2002 tentang KPK harus segera dilakukan. Dan sebagai gantinya peran yang dimainkan KPK bisa di kembalikan lagi ke Kejaksaan dan Kepolisian.

DPR Tetap di Geledah
Meskipun ada warning dari DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk tidak menggeledah gedung politisi senayan ini, namun KPG tetap bersikukuh akan tetap menggeledah ruang kerja Al Amin Nasution.
Sementara itu menurut ketua Antasari yang menjadi pimpinan KPK, penggeledahan merupakan instrumen penyidikan selain penyitaan dan penahanan. Hal itu didasarkan pada UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No 30 tahun 2002 tentang KPK ”Penegakan hukum tetap berjalan dengan semua instumennya berjalan”.

Tolak Penggeledahan
Sementara itu ketua DPR Agung Laksono kemarin (25/4) kembali menegaskan bahwa institusinya tetap menolak penggeledahan yang dilakukan KPK ”Larangan penggeledahan itu untuk harmonisasi hubungan antar lembaga negara

Reaksi penolakan penggeladahan ruang kerja salah satu anggota DPR senayan ini tentunya mengundang berbagai pertanyaan publik. Sebenarnya ada apa di ruang kerja anggota DPR Senayan sehingga tak boleh di ketahui publik.

Toh anggota DPR di pilih oleh rakyat dan seharusnya rakyat tahu apa yang dibuat oleh wakil mereka. Dan Apakah DPR kebal hukum sehingga ini menunjukkan bahwa politisi dari senayan ingin melakukan proteksi diri dari upaya pengusutan yang di lakukan KPK.


Responses

  1. Alhamdulillah…….!

    Setelah selama ini kita sering mencibir para wakil rakyat (entah rakyat mana yang diwakili) karena rendahnya rasa malu mereka terhadap rakyat (dengan banyak meminta fasilitas, gaji tinggi, anggaran jalan-jalan, dsb)…….ternyata, mereka masih punya juga rasa malu (atau mungkin juga takut). Malu kalau ditelanjangi, apalagi oleh KPK, lembaga yang dengan penuh keribetan mereka bentuk.

    Ibaratnya, KPK adalah senjata makan tuan. Tuan mereka adalah DPR, yang telah mengeluarkan UU KPK, mem-fit and proper test ketuanya (agar orang-orang merekalah yang jadi ketua). E…lah kok malah sekarang mereka yang kena tikam KPK. Wajar lah kalau mereka jadi belingsatan.

    Komentar saya: hehe….emang enak? Makanya, kerja yang bener, jangan cuma bisa menuntut fasilitas, jalan-jalan, …eh masih korupsi pula!


Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: